Program sejuta rumah, pemerintah wajib beri keringanan IMB

Manfaat menyukseskan Program Satu Juta Rumah, pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bakal membuat revisi sebagian ketentuan.

Satu diantaranya Ketentuan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomer 23 Th. 2010 perihal Dasar Pemberian Izin Membangun Bangunan, pasal 23 ayat (1) dengan mengusulkan pergantian kata “dapat” jadi “wajib”.

“Dengan sekian, jadi bunyinya jadi ‘Bupati/walikota harus memberi pengurangan serta atau kemudahan penarikan retribusi IMB berdasarkan persyaratan Bangunan Sosial Budaya serta Bangunan Manfaat Sosial Tempat tinggal untuk MBR, ’” jelas Syarif Burhanuddin, Plt. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Kamis, (23/4).

Terkecuali mengusulkan pergantian pada sebagian regulasi, Syarif juga menyampaikan bahwa pemerintah bakal lakukan intervensi. “Pemerintah terus bakal lakukan intervensi pada kebijakan untuk menanggung program satu juta rumah bisa terlaksana”, ucap Syarif.

Intervensi kebijakan itu mencakup, pemberian pertolongan duit muka sebesar Rp4 juta, penurunan duit muka minimum 1% dari awal mulanya 5%.

“Intervensi pada besaran serta pertolongan duit muka telah berlaku mulai sejak bln. Maret, namun pencanangannya bakal dikerjakan pada bln. April, ” katanya.